By admin admin 
DEPOK, PRIYANGANNEWS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyediakan konsultasi hukum gratis lewat pos pengaduan Balai Pananggeuhan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. “Kalau soal urusan hukum, urusan hukum layaknya pengacara sudah siap dan itu free,” kata Dedi saat ditemui di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Kota Depok, Rabu (8/10/2025). Balai tersebut merupakan ruang layanan pengaduan bidang kesehatan, pendidikan, dan hukum yang dibuat khusus dan gratis untuk masyarakat Jawa Barat. Sumber dana pos layanan tersebut sepenuhnya dari gerakan donasi Rp 1.000 atau Rereongan Poe Ibu yang dijalankan para aparatur sipil negara (ASN) secara sukarela. “Gubernur sendiri hari ini membuka ruang layanan di gedung namanya Balai Pananggeuhan, itu sumber gubernur hanya satu saja di ASN Provinsi Jawa Barat yang secara sukarela memberikan uang seribu rupiah untuk melayani warga yang membutuhkan, di luar tanggungan APBD,” ujar Dedi.
Layanan ini lahir dari kondisi masyarakat masih kerap kali datang ke Lembur Pakuan, Subang dan menceritakan kendala keuangan yang tidak tertanggung fasilitas dari Pemprov Jabar. “Yang berkunjung ke rumah saya kadang 500 orang atau 100 orang, itu selalu dua hal isinya, satu, BPJS-nya berlaku, tapi tidak bisa mengeklaim penyakit yang dia miliki akhirnya perlu uang lagi,” ucap Dedi. Selain itu, Dedi juga menemukan persoalan kendala ongkos untuk berobat, kehilangan pendapatan akibat dirawat di rumah sakit, hingga kebutuhan peralatan sekolah anak. “Yang urusan ini (kebutuhan duit) dari sistem anggaran itu kan tidak bisa dianggarkan, kenapa tidak bisa dianggarkan? Kan kita tidak bisa memprediksi,” kata Dedi.
Hal ini mendorong Dedi menggerakkan donasi Rp 1.000 agar kebutuhan warga di luar regulasi formal tersebut tetap dapat dipenuhi. Bahkan, gerakan Rereongan Poe Ibu merupakan tradisi lama yang sudah biasa dilakukan di lingkungan masyarakat. “Saya hadir untuk mengkapitalisasi (gerakan) itu, agar tradisi itu terdigitalisasi, artinya regulasi keuangannya nanti terlihat soal uang masuk berapa, yang keluar berapa, dan yang menerima. Itu yang disebut transparansi,” jelas Dedi.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan Gerakan Rereongan Poe Ibu untuk memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Melalui gerakan ini, ASN, pelajar, dan warga diajak menyisihkan Rp 1.000 per hari guna membantu kebutuhan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan. “Melalui Gerakan Rereongan Poe Ibu, kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp 1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial demi membantu kebutuhan darurat masyarakat,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/10/2025) Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025. Pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan donasi akan dilakukan pengelola setempat yang bertanggung jawab penuh atas transparansi dan akuntabilitas dana. Seluruh laporan penggunaan dana akan disampaikan kepada publik melalui aplikasi Sapawarga, Portal Layanan Publik, dan media sosial masing-masing wilayah.